badan pengelola keuangan daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik belum diketahui. badan pengelola keuangan daerah

17) mengatakan bahwa tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan tahap yang krusial, peran DPRD dan masyarakat dalam tahap ini sangat besar. Data DDA Kota Bogor - Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan yang terbaru guna menjamin kepastian hukum. id Telp : 0561732509 Fax : 0561741641kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton. 2 Medan, Telp. Analisis Faktor Yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah 17 (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Manokwari) Anik Wuriasih Yustina Erti Pravitasmara Dewi FOKUS EKONOMI Jurnal Ilmiah Ekonomi P-ISSN: 1907-1603 E-ISSN: 2549-8991 Acredited: SK No. Daerah . Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. Baca Selengkapnya. Standar Pelayanan Publik. 0361 - 9009412 . 2023Dalam Rapat Koordinasi Asistensi Penerapan SIPD Modul Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Direktorar Jenderal Bina Keuangan Daerah. (2021). 809x. penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar I Made Pasek Mandira, SE. 25 Juli 2022 WIB. . Welcome | BPKAD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan urusan pemerintahan. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna Sep 28, 2023 · Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah siap melayani. Jl. Penyelenggaraan pelaksanaan teknis koordinasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD). Berita 12 Mei Monitoring Pinjaman PEN Daerah TA 2020 dan 2021 Pemprov Sulut. KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI Alamat : Jalan Teuku Umar No. 1009 Fax. Selamat datang di website resmi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang. Satria - Sudirman No. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan, meliputi aspek pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah untuk Jawa Barat. 001, Sukaasih, Kec. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyusun rencana strategisnya dengan menetapkan program dan kegiatan lima tahunan dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Paduan Suara Mars Korpri Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rekonstruksi RPJMN 2015-2019 Terhadap RPJMD 2013-2018 Pemerintah Kota Bekasi. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Tugas Pokok Jabatan Memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan Fungsi Jabatan 1. Pengelolaan keuangan dan aset daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip good governance. Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai arti yang sangat strategis dalam mendukung peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan beberapa hal sebagai berikut : a. Andi Muhammad Arsjad merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan . Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PS. ABSTRAK: a. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. Pusat Pemerintahan, Jl. Primary Menu . PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan PeraturanBADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI SEBAGAI SKPKD (PPKD) SELAKU BUD Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang SKPKD (PPKD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali. VISI & MISI Visi BPKPD : “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Profesional”. Namun tentu saja manfaat dari Renstra ini sangat ditentukan oleh segenap aparatur BLPBJ dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok. go. Pelayanan Pemanfaatan Barang Milik Daerah. xxx. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 7 Juli 2023 & 10 Juli 2023 bertempat di ruang Rapat Utama BPKAD Prov. Berita seluruh kegiatan BPKPD Kota Tebing Tinggi. PADANG - Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Badan Pengelolaan Keuangan. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerahyangBerkualitas (Akuratdan TepatWaktu) Tugas Pokok Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Teman-teman Pendidikan Administrasi Perkantoran 2012 yang selalu memberikan dukungan moril dan materil. Bagaimana tingkat efektivitas pungutan pajak daerah dan retribusi daerah di KabupatenDaerah pada Pemerintahan Kabupaten Takalar (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan Daerah), Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan. Website ini berisi informasi yang berkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. RENCANA AKSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020 Penanggungjawab Tolok Ukur Program Satuan Target Kinerja dan anggaran Tahun 2020 No Sasaran Strategis. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara. OPEN. Aturan pelaksanaan dari kedua lembaga pengelola keuangan daerah ini dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kepala Badan/Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Sebagai salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan. Identifikasi dan Analisis Ancaman. Tahun 2022. Sunar Shun Shun Follow. Berikut daftar nama badan, tugas pokok dan fungsi, struktur, beserta kontak yang dapat dihubungi dari masing-masing badan terkait: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur. Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kuasa Bendahara Umum Daerah 4 Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kuasa Bendahara Umum Daerah KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah. PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN. 43 Padang Kode Pos 25114 Telp. 3. Sistem Aplikasi ini di gunakan untuk cek data: SPP, SPM, SP2D, SPJ dan history document — unduh aplikasi. Dari elemen efisiensi diketahui periode tahun 2018-2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa telah memenuhi rasio efisien diperoleh kategori “efisiensi”. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. Layanan Aset Daerah. 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. id Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset DaerahRenstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 2019-2024 4 1. Dataset berisi tentang Kondisi Sarana Prasarana Pemerintahan Kantor Dinas. 05 DESTINASI WISATA. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai kewenangan (vide Psl 7 ayat (2) PP Nomor 58/2005) : Struktural. Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD ) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi: 1. surabaya; Email bpkad@. 8. Kesesuaian Sop Dalam Pelayanan Penatausahaan 3. Neraca Daerah dan Laporan Arus Kas sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah, merupakan beberapa hal baru yang diamanahkan dalam peraturan tersebut. Judul. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian intern pada Belanja Modal Badan Pengelola Keuangan Daeah (BPKD) tidak efektif. Connect:kemampuan keuangan daerah yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hingga Triwulan II/Semester I Tahun 2021 menjadi dasar evaluasi bagi pelaksanaan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hingga akhir tahun 2021, terutama dalam pencapaian target kinerjaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tugas : a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik belum diketahui. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. Hari Anak Nasional, 23 Juli 2022 - "Anak Terlindungi Indonesia Maju". Kaltim melalui Bidang. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran yang bercirikan definisi, pelaksanaan, penatausahaan, dan akuntansi untuk pelaksanaan APBD. Peraturan Perundang-undangan. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 4 1. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Tim Teknis BPKAD“Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang siap melayani masyarakat sesuai dengan standar pelayanan dengan mengedepankan transparansidan akuntabilitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun 2023 pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan. Struktur Organisasi Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). E-mail: [email protected] Pendapatan Daerah merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Website Badung. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Lewedalu (2015) dengan judul penelitian Evaluasi Penatausahaan, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. bab x : pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah di lingkungan pemerintah provinsi jawa timur k. Pembinaan penatausahaan perbendaharaan pengeluaran daerah dilakukan melalui tahapan-tahapan pelaksanaan yaitu : a. JURUSAN. 8-9 Jakarta, DKI Jakarta, 10110 Telp: +62 21 382 3252 / 382 3146 - Fax: +62 21 382 3252 Email: ppid@jakarta. 34 Pati dan mulai beroperasi pada tanggal 29 Maret 2009, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya. Jalan Kapten Maulana Lubis No. METADATA PERATURAN. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2017-2022 3 Renstra BPKAD Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 dari misike 5. 2. Orang tua yang senantiasa memberikan dukungan dan doa. Perencanaan Keuangan Daerah Mahmudi (2010, h. ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH DALAM PENGOLAHAN DATA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR . Perangkat Daerah - Badan Daerah Badan. Adapun tugas dan fungsi dari Sekretariat dan masing-masing. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH. Visi Misi. Nasution, M. Sampel penelitian berjumlah 35 orang. 7. Laporan Keuangan dibuat sesuai SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Samarinda, 4 September 2023. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2. BLUD memiliki fleksibilitas3 dalam pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan pendapatan,Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bisa diperoleh output bahwa Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Tanah Datar sudah berjalan semestinya, sesuai menggunakan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Ketepatan Waktu Penyampaian. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan daerah; Struktur Organisasi. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalamMenimbang : bahwa dalam rangka penataan kelembagaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur; Mengingat : 1. Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah memerlukan perhatian khusus karena mengalami peningkatan nilai Aset/Barang Milik Daerah dari tahun ke tahun yang relatif besar. Rabu, 29 Desember 2021 | 2 tahun yang lalu. Landasan Hukum 1. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Organisasi. Senin, 04 Januari 2021NAMA PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sasaran Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel Pada Tiap OPD Indikator Program 1. Home; Profil; Informasi. 38/IX/2008 tanggal 15 September 2008 adalah sebagai berikut: KEPALA BADAN; Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam Mengkordinasikan penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan Pengelolaan. Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah agar lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai, sesuai dengan Tupoksi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 11. Membantu Bupati Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serta Tugas Pembantuan yang Ditugaskan Kepada Daerah. 10 Agustus 2022 WIB. Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency) kegiatan Keuangan daerah Kabupaten Tambrauw Tata cara pengurusan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw dilakukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap. (031) 5351487. SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan; c. BPKAD provinsi jawa tengah melalui bidang aset mengadakan acara sosialisasi terkait pemanfaatan BMD dan keter. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKD) Bontokio, Minasatene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan 90614: 0410- 324001: Visit: 4: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jl. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Dari elemen efisiensi diketahui periode tahun 2018-2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa telah memenuhi rasio efisien diperoleh kategori “efisiensi”. 14 September 2023 Kegiatan. SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2021 [Unduh] Selengkapnya » Laporan Realisasi Anggaran PPKD Tahun 2021 Laporan Realisasi Anggaran PPKD Tahun 2021 [Unduh]Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) unsur keuangan sebagaimana amanat pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diperjelas melalui Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18. Acc: Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran:daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Hargo. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Response Strategic Menghadapi 3 Blueprint Asean Community . TRISNA MANURUNG, M. Bagaimana mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi. seluruh aktor pengelola keuangan daerah dapat memaksimalkan perannya untuk dapat menjawab seluruh tantangan dan permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang ada saat ini. 7. 1 Tangerang Provinsi Banten Visi dan Misi Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (Clarity of direction) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. M NIP. 9. BPKD adalah Perangkat Daerah (unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten) yang melaksanakan fungsi penunjang. SIMDA Keuangan pada Badan pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) pemerintah kota Manado, serta mengetahui faktor-faktor dan nilai-nilai pendukung yang dimilik ioleh BPK-BMD kota manado sehingga mampu menerapkan SIMDA keuangan, serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapannya. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember Dalam penerbitan surat perintah pencairan dana diharapkan akan membawa dampak positif terhadap. 741. Kahar Haerah, M. Masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi keuangan di pemerintah daerah. Pelaksana. 00 - selesai, di Hotel ZHM Premiere. 12, LN. 50 kb: 05 juli 2022 09:08: indeks kepuasan masyarakat badan pengelola keuangan daerah tribulan i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, yang dibentuk dengan Perda nomor 5 Tahun 2011, merupakan salah satu dari lembaga teknis daerah sesuai PP Nomor 41 Tahun 2006. ABSTRAK: bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,. Jumlah pegawaiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu terdiri dari: KEPALA BADAN . BPKAD Kabupaten Karawang. IRWAN RITONGA, M. Tjitro Kusumo, selanjutnya menjadi Direktorat Keuangan pada Tahun 1975 s. syahputra, hs, mm pembina tk i (iv/b) sub koordinator perancaanaan program 197308312000121001 t. Jenis penelitian adalah deskriptif. menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Berbasis Metode Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar”. (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,. rekening. Selamat memperingati Isra’ Mi’raj 1443 H untuk umat muslim. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006, semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Struktur Organisasi; Visi dan Misi; Walikota; Program. com. bab xii : pengadaan barang/jasa pemerintah m. Berdasarkan Per aturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa salah satu perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas adalah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. 10. Banda Aceh, 18/09/2023 Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Aceh terkait penatausahaan. administrasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur; Mengingat: 1. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Badan yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja; 2. Si.